Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shaloom, Assalamualaikum warah matullahi wa barakatuh, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namu Budaya, Salve.

Yang saya hormati para Bapak dan Ibu para Pendiri GARANSI, Bapak REKTOR UKI, Bapak Wakil Rektor UKI, Ibu Direktur Pascasarjana UKI, Bapak KAPRODI Pascasarjana Hukum UKI, Para Dosen dan tamu undangan serta seluruh Pengurus GARANSI.

Pertama tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan Rapat ini.

Kenapa kita melaksanakan Rapat pendiri saat ini? Semua ini saya yakini adalah karena panggilan Tuhan Allah semesta tentang pembaharuan untuk kebaikan  wajib dan harus terjadi di Indonesia dan dimuka bumi ini. Karena atas izinNya Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia ini sudah berdiri, memiliki badan hukum, dan pengurus dan siap untuk bergerak. Perkumpulan ini didirikan terkhusus untuk merespon keadaan penegakan hukum dan anti korupsi di Indonesia yang saat ini berada dalam keadaan sangat buruk dan memprihatinkan serta membutuhkan kehadiran para pembaharu atau transformer. 

Penegakan hukum di Indonesia sering kali diperalat  untuk digunakan untuk memuaskan dan melanggengkan keinginan penguasa. Penegakan Hukum sering diabaikan dan bahkan dijadikan alat mencapai kepentingan pribadi oleh aparatur pemerintah yang mengakibatkan tidak terwujud pemerintah yang baik dan benar di Indonesia. Fakta lemahnya penegakan hukum mengakibatkan Korupsi merajalela sehingga menempatkan Indonesia pada posisi 110 negara paling korup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi saat ini berada di level 37. Keadaan ini menjadi salah satu faktor  kuat yang membuat perekonomian Indonesia penuh keraguan dan tidak pasti sehingga nilai tukar mata uang kita anjlok dibanding mata uang negara negara maju.

Indonesia saat ini mengalami disorientasi atas tujuan utama perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu mewujudkan negara hukum demi kesejahteraan rakyat. Sejak presiden pertama Ir Sukarno memimpin maka yang menjadi perhatian utama adalah membangun Indonesia yang mandiri, menjadi sebuah negara dengan pemerintahan yang demokrasi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Namun pada saat ini tujuan dan semangat bahwa segala sesuatu yang dilakukan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat seolah hanya dibibir saja. Hari ini kita melihat bahwa setiap rejim, kepala daerah di provinsi, kota dan kabupaten, para kepala unit kerja di eksekutif, yudikatif, legislatif menjadikan jabatan mereka sebagai sebuah kesempatan untuk memperkaya diri secara ugal ugalan dan sembunyi. 

Praktek penyimpangan perilaku aparatur negara di semua lini termasuk lembaga yang harus sangat sakral dan suci seperti di pengadilan juga sudah sangat tercemar dengan berbagai praktek meloloskan kepentingan pribadi, keluarga dari para hakim, sogok dan suap untuk merubah keputusan untuk menguntungkan pemberi sogok dan hal ini sudah menjadi rahasia umum dan dianggap biasa oleh para penegak hukum.

Seluruh keburukan, kebusukan perilaku aparatur negara bersama dengan kroni kroninya berlangsung menjadi tontonan yang memalukan seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Kejahatan yang mereka lakukan menjadi materi pelajaran buruk bagi masyarakat, pemuda, remaja dan anak anak saat ini.  Melihat keadaan ini sangat banyak yang apatis dan hilang harapan terhadap sebuah cara hidup yang benar dalam bernegara dan berbangsa. Banyak yang memilih sikap menyesuaikan dengan keadaan mengikuti dan melakukan, mendukung perilaku menyimpang dengan ikut korupsi, ikut menyuap, ikut membayar. Praktek wajib bayar dalam segala urusan dengan aparatur negara dengan istilah uang dibawah meja  wajib dilakukan dan jika tidak dibayar maka semua bisa lelet, sulit, dan bahkan batal. 

Hilang harapan ditengah tengah masyarakat karena sepertinya tidak ada lagi ditemukan harapan pembaharuan di tengah tengah bangsa ini. Tidak ada ditemukan hari ini sebuah gerakan yang dianggap sangat kuat untuk dapat merubah situasi buruk dan busuk yang aromanya sudah sangat menyesakkan ini. Semua kelompok organisasi dan lembaga pemerintahan tidak ada yang independent dan reformis semuanya tunduk dan memilih memuaskan hasrat para penguasa. 

Lembaga sosial dan Partai Politik sibuk memperkuat finansial dan berebut pengaruh, kedudukan, bagian, kuasa, dan pundi pundi untuk persiapan perjalanan masa depan. Lembaga pendidikan mulai dari bawah sampai yang paling tinggi seolah olah hanya menghasilkan orang orang pintar tapi tidak bermoral. Para pemimpin lembaga agama  seolah olah percuma memberi pengajaran etika dan moral, khotbah, dan semua aturan keagamaan seolah hanya kemunafikan semata. Penyimpangan perilaku aparat negara yang mengakibatkan korupsi menggila luar biasa ini sungguh mempermalukan semua para guru besar hukum dan guru besar dan para akademisi dalam disiplin ilmu lainnya seolah olah tidak cukup pintar untuk membentuk karakter bangsa yang lebih bermartabat. 

Keadaan buruk bangsa ini  terkhusus dalam hal etika dan moral juga mempermalukan dan menampar dengan keras wajah para rohaniawan yang menjadi pemimpin aras nasional dan juga lokal karena tidak mampu mendidik dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki etika dan moral yang baik. Seolah olah keadaan ini mengatakan bahwa para pengajar ilmu, etika, budaya gagal  membentuk karakter bangsa Indonesia yang berbudaya luhur. Para pemimpin yang dihasilkan oleh semua lembaga Politik gagal mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar memimpin Indonesia kearah yang bermartabat dan berbudi luhur. Sampai kapan keadaan yang buruk ini kita biarkan berlangsung?